Tukin ASN Lamsel, Tunggu Persetujuan Kemendagri Dan Kemenkeu Rini Ariasih : Perubahan tarif per kelas jabatan
Redaksi
Lampung Selatan, K86-- Belum dibayarkan tunjangan kinerja (Tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) hingga kini masih menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu. Hal itu dikarenakan ada perubahan tarif per kelas jabatan.
Dari beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan daerah Lamsel hingga kini bulan Februari 2026 belum mendapatkan Tukin atau TPP. Dari kabar yang tersiar atau kabar burung, Pemkab Lamsel tidak memiliki anggaran untuk pembayaran TPP dua bulan berjalan ini.
Dengan adanya keterlambatan pembayaran TPP tersebut, membuat beberapa ASN yang ada di Lamsel mengalami kendala mulai dari biaya operasional bahkan kebutuhan sehari-hari mereka ditutupi dengan pinjaman, baik rekan maupun saudara serta perbankan.
"Kalau saya, sudah banyak pinjam ke saudara. Dan saat ini saudara kita butuh, makanya saya dikejar untuk bayar hutang," ujar salah satu ASN yang ada di lingkup Pemkab Lamsel yang enggan disebutkan namanya di media.
TPP tersebut amat dibutuhkan, dikarenakan untuk gaji, menurut dia, sudah habis untuk keperluan dapur, transpot, cicilan baik itu KPR maupun kendaraan. Tentunya, hanya mengandalkan Tukin atau TPP tersebut. "Kalau gaji gak usah ditanyakan, sudah ludes awal bulan," cetusnya.
Sementara itu, pihak media koridor86.com, melakukan konfirmasi terkait keterlambatan Tukin yang sudah dua bulan ini belum dibayarkan oleh Pemkab Lamsel melalui Chat WhatsApp kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), hingga kini belum mendapatkan respon.
Chat WhatsApp media terkait pertanyaan kepada Rini Ariasih Kepala BPKAD Kabupaten Lamsel:
Assalamualaikum,
izin Bu Kaban mau konfirmasi terkait Tukin yang sudah 2 bulan ini belum dibayarkan oleh Pemkab ?
Itu ada kendala apa ya Bu, sampai sekarang belum dibayarkan ke ASN di Lamsel ? Tolong terangkan dan jelaskan kendalanya secara perinci y Bu ? Agar ASN di Lamsel dapat mengetahui kendalanya tersebut ?
Apakah Pemkab Lamsel, tidak ada anggaran untuk bayar Tukin tersebut ? Itu isu yang berkembang di kalangan ASN Lamsel ?
Mohon jawaban ibu, di chat aja y Bu, agar tidak ada penulisan dan makna yang salah dalam pemberitaan ?
Terimakasih atas respon dan jawaban ibu sebagai Kepala Keuangan Daerah ?
Dari keterangan Rini Ariasih melalui Chat WhatsApp mengatakan, bahwa keterlambatan pembayaran Tukin atau TPP tersebut yakni, pada saat ini beban kerja pada Pemkab Lamsel dalam menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu
"Hal ini dilakukan karena ada perubahan tarif per kelas jabatan walaupun secara total anggaran tidak ada kenaikan. Selanjutnya pembayaran beban kerja akan dibayarkan apabila sudah ada persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu," jawabnya.(red)
